publikasikaltim.id, KUTAI KARTANEGARA – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kukar Akhmad Taufik Hidayat hadiri acara Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 dengan tema “Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis 27 Februari 2025.
Ditekankannya bahwa pentingnya kearsipan dalam memperoleh potret penyelenggaraan kearsipan yang utuh serta meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. “Diharapkan kepada perangkat daerah yang belum melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan baik untuk lebih meningkatkan pencapaiannya pada tahun 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, diharapkan tercipta budaya tertib arsip yang berkesinambungan. Selain itu, pengawasan ini mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berperan dalam menjaga memori kolektif bangsa dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Terima kasih atas peran dan kerja keras semua pihak sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 dan 2024 berhasil mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Indonesia dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di bidang kearsipan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar Aji Lina Rodiah menjelaskan bahwa, “Pengawasan Kearsipan Internal mencakup penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, SDM kearsipan, serta sarana dan prasarana kearsipan. Setiap perangkat daerah wajib menyiapkan bukti fisik dari satu Unit Kearsipan (Sekretariat) dan dua Unit Pengolah (Bidang) sesuai formulir ASKI,” jelasnya.
Beberapa bidang yang ditunjuk untuk dilakukan audit adalah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, dan Penilaian Kinerja Aparatur. Lina menegaskan bahwa tujuan utama dari pengawasan ini adalah menciptakan pengelolaan arsip yang lebih baik serta membangun budaya tertib arsip yang berkesinambungan.
Diarpus Kukar telah meraih sejumlah prestasi, di antaranya pada tahun 2023 mendapat peringkat pertama dalam penyelenggaraan kearsipan tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2024, ANRI memberikan penghargaan dengan predikat “memuaskan” dalam pengelolaan arsip tingkat provinsi Kaltim. Selama dua tahun terakhir, jumlah OPD dengan kategori “memuaskan” meningkat, dari 2 OPD pada tahun 2023 menjadi 17 OPD pada tahun 2024.
Workshop ini diikuti oleh 120 peserta dari seluruh perangkat daerah dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA), baik secara langsung maupun daring. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan kearsipan. Beberapa instansi yang meraih predikat “memuaskan” antara lain Diarpus Kukar, Bapenda, Dishub, Bakesbangpol, BPKAD, RSUD A.M. Parikesit, DPMPTSP, DPMD, Dinsos, Diskominfo, Sekwan DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Disperkim, dan Dispora.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pengelola kearsipan berkinerja terbaik, di antaranya Kantor Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Marangkayu yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Diharapkan dengan penghargaan ini, budaya tertib arsip terus berkembang demi masa depan yang lebih baik. (adv/diskominfokukar/pbk)
