Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Kartanegara pada Senin, 5 Mei 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Haryo Martani, bersama perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar dan tamu undangan lainnya.
Rakornas dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir, yang turut didampingi oleh perwakilan Deputi 2 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP). Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Badan Pangan Nasional, Kejaksaan, TNI, Polri, serta seluruh gubernur, wali kota, bupati, Forkopimda, dan OPD dari seluruh Indonesia.
Rakornas membahas langkah konkret dalam menekan laju inflasi di daerah, dengan fokus pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) sejumlah komoditas strategis seperti bahan makanan, tembakau, LPG, beras, cabai, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang, jagung, minyak goreng, dan gula pasir.
Dalam paparannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa tarif listrik menjadi penyumbang terbesar inflasi pada April 2025, dengan angka mencapai 26,99% dan kontribusi terhadap inflasi umum sebesar 0,97%. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik pascabayar yang kembali ke tarif normal. Total inflasi pada bulan tersebut tercatat sebesar 1,17%, yang sebagian besar dipicu oleh kenaikan tarif listrik.
Selain itu, emas perhiasan juga mengalami lonjakan signifikan, mencatatkan inflasi sebesar 10,52%, tertinggi dalam kurun waktu 20 bulan terakhir sejak 2023.
Secara nasional, 145 kabupaten/kota mengalami inflasi, sementara hanya lima daerah yang mengalami deflasi. Di wilayah Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin, diikuti oleh Tanjung dan Pontianak. Adapun Kabupaten Nunukan tercatat sebagai salah satu daerah yang mengalami deflasi.
Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kerja sama lintas wilayah untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok. “Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjalin sinergi guna mendukung petani lokal memperoleh harga jual yang lebih baik,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemendagri menetapkan enam instruksi penting bagi pemerintah daerah:
- Melakukan kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
- Menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan.
- Menginternalisasikan program dan kegiatan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Mengintegrasikan rencana aksi daerah dalam forum lintas dinas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- Melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi kepada Menteri Dalam Negeri.
Pemkab Kutai Kartanegara menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
