publikasikaltim.id, KUTAI TIMUR – Pemerataan akses internet di Kutai Timur (Kutim) masih terkendala keterbatasan anggaran dan keberadaan wilayah blank spot. Kondisi geografis yang luas membuat sejumlah desa sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar, menyebut pemerintah kini tengah melakukan inventarisasi wilayah blank spot dengan memetakan titik-titik yang belum terjangkau internet sekaligus menilai kemampuan jaringan para provider yang beroperasi di Kutim.
“Kami sedang menginventarisir mana saja yang bisa dijangkau oleh provider dan mana yang tidak. Ini penting sebelum menentukan langkah intervensi berikutnya,” ujarnya, saat ditemui di Hotel Royal Viktoria, Selasa (18/11/2025).
Ia menilai, proses pemetaan ini tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan jaringan, tetapi juga memperhitungkan kondisi alam, jarak dari pusat jaringan, serta akses terhadap sumber listrik. Di beberapa wilayah, provider tidak mampu menjangkau karena biaya pembangunan infrastruktur dinilai tidak sebanding dengan potensi pemanfaatannya.
“Hal ini membuat pemerintah harus memikirkan alternatif solusi, termasuk menggandeng provider yang bersedia berinvestasi atau memanfaatkan teknologi tambahan seperti pemancar mini hingga dukungan tenaga listrik berbasis solar panel,”
Ronni menegaskan bahwa upaya penanganan blank spot harus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia juga berupaya menyinergikan program dengan kebijakan internet gratis dari Provinsi Kalimantan Timur agar perluasan jaringan bisa dilakukan lebih efisien dan tidak tumpang tindih.
“Dengan kolaborasi yang tepat ini, kita berharap pasti pembangunan jaringan dapat menjangkau wilayah yang selama ini terisolasi dari akses digital,” tutupnya.(adv/kominfokutim/ver/pb1)
