publikasikaltim.id, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini menghadapi tantangan baru seiring dengan mandat dari pemerintah pusat untuk memperluas peran mereka di luar tugas birokrasi tradisional. Selain penyesuaian struktural, ASN daerah dituntut aktif mendukung program ekonomi kerakyatan serta memenuhi standar kinerja yang lebih tinggi melalui penerapan prinsip meritokrasi yang ketat.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, yang dikepalai oleh Misliansyah, mengonfirmasi instruksi terbaru dari Kementerian Sosial. Instruksi tersebut meminta PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk terlibat langsung dalam program Koperasi Merah Putih, khususnya dalam membantu operasional koperasi desa di tingkat kecamatan.
“Koperasi Merah Putih nantinya memanfaatkan ASN daerah. Kami di kabupaten sudah mulai mengondisikan tenaga-tenaga ASN untuk membantu koperasi desa,” terang Misliansyah saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan Rakor Kepegawaian BKN di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat mendampingi Wakil Bupati Kutim Misliansyah, Rabu (19/11/2025).
Ancah sapaan akrab Misliansyah, menegaskan langkah ini menandai pergeseran fungsi ASN menjadi agen pembangunan yang lebih holistik.
“Keterlibatan mereka diharapkan dapat memperkuat tata kelola koperasi desa, menjadikannya pilar ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan. Penekanan pada peran aktif ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan program-program sosial-ekonomi yang digariskan oleh pusat,” sebutnya.
Sejalan dengan tuntutan peran ganda tersebut, BKPSDM Kutim juga secara tegas menyoroti pentingnya meritokrasi atau sistem berbasis kinerja dan kemampuan dalam penempatan pejabat daerah. Misliansyah tidak menampik adanya kekhawatiran program pembangunan daerah dapat terhambat akibat kinerja ASN yang “lamban” atau tidak optimal.
“Ada ASN yang jalannya lamban, padahal cara kerjanya sudah kita jelaskan. Sementara kita ini harus berlari kencang karena masyarakat menuntut kerja cepat,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efektif, ia menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap kinerja individu. Seleksi pejabat di masa depan harus benar-benar mengedepankan profesionalisme dan kemampuan teknis.
“Kami berharap, seleksi pejabat di masa mendatang di Kutim akan mengedepankan kemampuan teknis dan profesionalisme, memastikan the right man in the right place. Tujuannya jelas: mencegah agenda dan program daerah terhambat hanya karena ketidakmampuan individu yang tidak tepat menduduki jabatan kunci,” tutupnya.(adv/kominfokutim/ver/pb1)
